Pentingnya Melakukan Pencatatan Perkawinan!

Pencatatan perkawinan ternyata bukan hanya sekadar persoalan administratif semata. Banyak manfaat yang bisa didapat pasangan suami istri dengan mencatatkan perkawinannya. Apa sajakah itu? 

Perkawinan, sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Perkawinan merupakan pranata suci yang legalitasnya diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan  dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Berdasarkan UU tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan secara resmi dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di kantor catatan sipil bagi yang beragama non Islam.

Apa pentingnya sebuah perkawinan dicatatkan? Ternyata pencatatan perkawinan tidak semata-mata persoalan administratif, di mana negera merasa perlu memiliki data tentang warga negaranya guna tertib administrasi perkawinan. Ada aspek kepastian dan perlindungan terhadap status hukum para pihak: suami, istri maupun anak sekaligus aspek jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan.

pencatatan-perkawinan

Untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajiban yang timbul dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya.

Pencatatan perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal sebagai  legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris.

Tujuan pencatatan perkawinan hakikatnya memang untuk tertib administrasi perkawinan. Berdasarkan pencatatan tersebut dapat dipenuhi jaminan memperoleh hak-hak administratif tertentu seperti hak memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain. Namun pencatatan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap status perkawinan, memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

Pasal 2 ayat (2) UU tentang Perkawinan yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan mengingat ikatan lahir batin ini akan menimbulkan akibat hukum yang signifikan bagi kedua belah pihak. Akibat perkawinan muncul hak dan kewajiban suami dan istri. Perkawinan juga kelak menimbulkan hak dan kewajiban antara orangtua dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Hak dan kewajiban yang timbul dalam suatu perkawinan tidak hanya antara pasangan suami istri sebagai para pihak namun juga terkait dengan kewajiban mereka terhadap anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Status anak sebagai akibat dari  hubungan perkawinan yang terjadi menjadi isu yang penting terlebih jika terjadi perceraian dari suami istri terkait hak asuh dan ataupun terkait harta waris jika salah satunya meninggal.

Dalam praktiknya di masyarakat ternyata banyak perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu jenis perkawinan yang tidak dicatatkan dan masih terhitung cukup tinggi di lingkungan masyarakat beragama Islam misalnya praktik kawin siri.

Kata siri berasal dari Bahasa Arab yaitu sirri atau sir yang berarti rahasia. Biasanya praktik kawin atau nikah siri yang terjadi di tengah masyarakat adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan pencatatan resmi di kantor pencatatan. Hal ini juga terjadi tidak hanya di kalangan umat Islam, mereka yang non muslim juga ada yang mempraktikkan hal sejenis. Perkawinan memenuhi persyaratan secara keagamaan namun tidak dicatatkan di  Kantor Catatan sipil. Intinya perkawinan tersebut kemudian tidak dilengkapi dengan akta perkawinan.

Praktik nikah siri yang terjadi dan diparktikkan di tengah masyarakat bisa jadi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat namun tidak sedikit terjadi pada kasus perkawinan kedua atau seterusnya yang tidak mendapat izin poligami.  Meski tidak bisa dinyatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum positif yang berlaku. Sebagian besar pelaku nikah siri menilai perkawinan tersebut sah secara agama. Praktik ini juga terjadi di semua kalangan masyarakat.

Di luar aspek legalitas dan persoalan administratif, pencatatan perkawinan hakikatnya memberikan perlindungan kepada pihak isteri dan anak. Ketika terjadi perselisihan atau permasalahan, maka hukum yang menjadi alat negara untuk melindungi perempuan dan anak yang berada dalam lingkup perkawinan yang tidak sah – baca tidak dicatatkan – menjadi terhalang. Negara akan sulit hadir ketika ada hak-hak yang tidak ditunaikan kepada perempuan dan anak yang ada dalam bingkai perkawinan yang tidak sah tersebut.

Negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya.

Negara melalui hukum yang berlaku hanya dapat menjangkau mereka yang berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Hak dan kewajiban hanya bisa dituntut jika memang memiliki dasar legalitas. Ketika ada kasus suami yang lalai, mengabaikan hak-hak isteri dan anak, atau bahkan melakukan kekerasan baik fisik, ekonomi, maupun psikis kepada isteri dan anak, akan sulit untuk melakukan penegakan hukum ketika perkawinan yang dimaksud bukan perkawinan yang sah secara hukum.

Pencatatan perkawinan dimaksudkan mencegah dan melindungi perempuan dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi wanita (istri). Potensi kerugian bagi isteri sangat beragam, sedangkan potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah ketidakjelasan status mengenai bapak kandung (bapak biologis)-nya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan anak lainnya. Belum lagi stigma negatif yang secara sosial-psikologis akan sangat berpengaruh terhadap psikis dan mental anak.

Perempuan harus menilai norma dan aturan ini sebagai bentuk perlindungan negara kepadanya. Bukan untuk memberikan hambatan guna mewujudkan tujuan baik yang ingin diwujudkan dalam sebuah pernikahan. Jangan lupa bahwa konsekuensi dari sebuah perkawinan adalah lahirnya anak dan keturunan yang juga harus kita lindungi hak-haknya. Jika sejak awal kita sudah abai dengan memenuhi hak mereka mendapat perlindungan hukum maka apa yang bisa kita tunjukkan sebagai bentuk tanggung jawab.

Seharusnya bagi setiap perempuan, perkawinan yang dicatatkan, perkawinan yang sah bukan menjadi suatu hal yang bisa ditawar-tawar. Perkawinan yang sah dan dicatatkan secara resmi adalah bentuk proteksi dini dan perlindungan awal sebelum melangkah menuju bahtera kehidupan yang kita tidak pernah tahu badai atau ombak sebesar apa yang akan menerjangnya.

Melangkahkan kaki dalam mahligai rumah tangga yang sah dan tercatat merupakan bentuk tanggung jawab kita guna melindungi diri dan calon keturunan kita. Tanggung jawab di satu sisi dan hak di sisi lain. Tidak ada tawar menawar, mewujudkan niat suci harus dilakukan dengan cara yang sah dan legal. Dan bukankah perempuan wajib menghargai diri agar demikian pula orang lain memperlakukannya?(oz)