Menelaah Hukuman Mati kepada Perempuan

Sebanyak enam perempuan yang terjebak dalam narkoba terancam hukuman mati di Indonesia. Sedangkan 12 kasus perempuan buruh migran dan keluarganya berhadapan dengan hukuman mati di luar negeri. Tepatkah memberikan hukuman mati kepada perempuan?
Terkait hal ini, Komnas Perempuan menemukan fakta bahwa hukuman mati bukan hanya hukuman terhadap terpidana melainkan hukuman kepada seluruh anggotanya. Ini dikarenakan ada dampak serius kepada keluarga baik kesakitan, ketidakpastian, trauma proses dan bentuk eksekusi hingga tidak dapay memberikan penghormatan terakhir karena jenazah yang tidak dipulangkan pada kasus buruh migran di luar negeri. “Perempuan yang terpidana mati termasuk yang sudah dieksekusi merupakan korban dari efek domino dari serangkaian kekerasan terhadap perempuan,” kata Yuniyanti Chuzaifah, Wakil Ketua Komnas Perempuan.
 
Hukuman mati telah dijatuhkan kepada perempuan dengan mengabaikan bahkan memenggal sejarah panjang kekerasan yang dialami perempuan. Perempuan tidak disinggung sebagai korban kekerasan perdagangan orang maupun korban jaringan perdagangan narkoba. Kasus MJV dan MU merupakan dua kasus yang memperlihatkan kejahatan lintas negara yang sulit dilacak jejak pelaku dan jaringannya, yang mempertaruhkan nyawa perempuan dalam proses hukum.
Terkait hal tersebut, Komnas Perempuan merekomendasikan Presiden RI untuk mendengarkan langsung pengalaman dan narasi perempuan terpidana mati untuk mendapatkan informasi dan pertimbangkan lebih komprehensif. “Perempuan korban mendapat pengampunan dari presiden, setidaknya pada MU dan MJV yang snagat jelas terindikasi korban perdagangan orang,” kata Yuniyanti lagi.
Grasi juga diharapkan diberikan kepada MU karena dia menjadi korban saat UU PKDRT dan UU TPPO belum lahir. Kala itu, perlindungan pada perempuan masih kosong. Grasi kepada kedua perempuan itu penting karena menjadi langkah besar pada momentum hari Hak Asasi Manusia (10 Desember) dan hari Buruh Migran Internasional (18 Desember).
 
Kini, Komnas Perempuan menyiapkan ‘Laporan Kajian Dampak Hukuman Mati bagi Perempuan TErpidana Matidan Keluarganya”. Laporan ini akan diserahkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dan perubahan kebijakan penghapusan hukuman mati. “Agar hukuman mati dilihat secara cermat dari berbagai aspek,” kata Yuni lagi. (rab)