Bertambah Lagi Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum

Beberapa hari ini, perhatian kita tersedot lagi dengan kasus 2 anak yang ditangkap oleh polisi karena dianggap melawan hukum. Apa yang sebenarnya terjadi? 
Seorang anak yang berusia 16 tahun (A) minggu lalu ditahan oleh Pengadilan Negeri. Hanya saja, penahanannya ini membuat ia sempat disatukan dengan orang dewasa. Setelah penangguhan penahanan diajukan oleh Tim Kuasa Hukum diterima oleh Majelis Hakim, sang anak tidak ditahan. Tak hanya A saja yang sempat merasakan penahanan yang digabung dengan orang dewasa. K, seorang anak berusia 14 tahun yang juga tercatat sebagai siswa kelas 6 SD juga ditahan dalam sel yang sama saat proses penyidikan di kepolisian.
 
K dan A merupakan dua anak yang dijerat UU Darurat tentang senjata tajam. Kamis, 10 November, keduanya menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Keduanya terlibat dalam perkara yang berbeda.
 
Pada sidang perdana yang diselenggarakan pada 3 November 2016, hakim menyatakan diversi tidak dapat dilakukan karena ancaman pidana lebih dari tujuh tahun. Padahal sebelumnya, kuasa hukum K dan A dari LBH Jakarta, Bunga Siagian, telah menyampaikan bahwa diversi dapat diperluas jika hakim bijak. Hanya saja hal itu tidak disetujui oleh hakim. Persidangan perdana pun tetap dilaksanakan dan hakim meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan.
 anak-berhadapan-dengan-hukum
Kasus yang menimpa A terjadi pada Minggu, 18 September 2016 di sebuah warnet di pasar ikan, Penjaringan, Jakarta Utara. Saat pemeriksaan badan, polisi mendapat sebuah anak panah di baju A. Tak tunggu lama, K langsung dibawa ke kantor polisi.
Namun, selama proses itu, menurut kuasa hukum, K tidak didampingi orangtua atau kuasa hukum. Bahkan tak ada juga pendampingan dari Balai Pemasyarakatan. K kepada kuasa hukumnya, mengatakan bahwa alat panah itu bukan miliknya melainkan milik orang lain yang tak dikenal. “K diancam agar pegang senjata itu sebelum masuk warnet,” kata Bunga kepada serempak.id.  
 
Sedangkan A merupakan pelajar SMK yang ditangkap pada 13 Oktober 2016. Ia kedapatan membawa senjata tajam saat razia yang dilakukan oleh Polsek Penjaringan. Sama seperti K, A pun tak didampingi penasehat hukum maupun orangtua. Bahkan, saat penahanan serta pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan, pihak orangtua tak tahu. “Ada ketimpangan fakta yang diuraikan dalam dakwaan,” kata Bunga.
 
Saat sidang kedua, pihak kuasa hukum menyampaikan beberapa pokok pengajuan keberatan dibacakan didepan sidang yang tertutup untuk umum. Dengan materi yang hampir sama tim Kuasa Hukum menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP.
“Harusnya setiap dakwaan dibuat secara cermat, jelas dan lengkap,” kata Bunga kepada serempak.id. Sidang ketiga akan dilakukan pada Kamis, 17 November 2016. Dalam catatan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta, tercatat dalam tahun 2016, sudah ada 13 anak yang berhadapan dengan hukum.(rab)