Bagaimana Partisipasi Politik Perempuan Indonesia?

Sejak reformasi, kran demokrasi di Indonesia terbuka semakin luas, menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dalam dinamika perpolitikan negeri ini. Namun, sejauh apakah kita, perempuan Indonesia ikut berpartisipasi dalam politik? 

Sistem politik secara demokratis adalah sistem politik dengan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, dan salah satu tolok ukurnya adalah suara rakyat yang diberikan melalui pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, bukan melalui perwakilan.

Partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara ada bermacam-macam. Perempuan di Indonesia dengan jumlah yang cukup besar dianggap memiliki peran yang tidak kecil, dalam menentukan jumlah suara. Suara perempuan sudah semestinya diperhitungkan karena akan memiliki pengaruh baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Peran perempuan sebagai pemilih, secara kuantitatif sangat diperhitungkan karena jumlah pemilih perempuan yang jumlahnya cukup signifikan. Pada pemilu tahun 2014, jumlah pemilih perempuan sejumlah 95.086.335.

Jumlah itu cukup besar, dan pengaruhnya juga besar bagi partai politik peserta pemilu, sehingga suara perempuan benar-benar diperebutkan.

Partisipasi Konkrit

Jika suara perempuan sebagai pemilih atau sebagai penyumbang suara yang dianggap signifikan, sudah seharusnya para penggiat politik lebih memikirkan perempuan agar memiliki keberdayaan dalam politik secara lebih luas lagi.

Sudah waktunya perempuan diperluas lagi kapasitasnya sebagai subyek politik, bukan semata-mata sebagai obyek politik. Demografi pemilu selama ini setelah menghitung dan menemukan jumlah bahwa perempuan itu potensial, cenderung masih mendudukkan perempuan sebagai obyek politik.

Ada beberapa bentuk partisipasi politik perempuan yang bisa dijalankan dengan optimal sebagai bentuk partisipasi perempuan pada negara secara umum.

  1. Pemberi suara
    Sebelum memberikan suaranya dan memutuskan untuk memilih , perempuan bisa mencari informasi dari berbagai sumber, sehingga penegathuan politiknya bertambah.
    Kalau dahulu suara perempuan diwakilkan, sebagaimana suara rakyat yang lain, maka sekarang seorang perempuan bisa langsung mendatangi tempat-tempat pemilihan untuk memberikan hak suaranya.
  1. Menjadi anggota atau pengurus partai politik
    Banyaknya partai politik, menimbulkan keleluasaan bagi masyarakat, termasuk kaum perempuan di dalamnya, untuk memilih partai yang sesuai dengan idealisme yang dimiliki, dan aktif berperan serta di dalamnya.
    Berperan serta di dalam partai politik merupakan salah satu bentuk aktualisasi potensi diri, terutama di bidang politik.
    Di dalam partai politik ini terbuka kesempatan luas untuk mengesplorasi diri menyumbangkan pemikiran yang berhubungan dengan kehidupan politik negara.
  1. Menjadi anggota legislatif
    Biasanya menjadi anggota legislatif ini bisa diminta oleh partai tertentu, atau bisa juga menyampaikan aspirasi untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif. Kesempatan inipun terbuka luas untuk perempuan, tentunya akan ada proses yang harus dilewati untuk sampai pada posisi anggota legislatif.
    Sebenrnya sudah sejak jaman revolusi, jaman Orde Lama sudah banyak perempuan yang duduk menjadi anggota legislatif, namun sekarang ini, kesempatan itu terus berkembang semakin luas.
  1. Menjadi Kepala Daerah
    Sejak era reformasi bergulir, sudah banyak perempuan yang menjabat sebagai kepala daerah. Masyarakat sudah terdidik bahwa kepala daerah bisa juga dijabat perempuan selama kapabilitasnya memenuhi ketentuan.
  1. Menjadi anggota KPU
    Dahulu, penyelenggara pemilu diisi oleh perwakilan partai peserta pemilu, tidak demikian dengan sistim yang digunakan sekarang. Saat ini penyelenggara pemilu adalah KPU, dan orang-orang yang berada di KPU berasal bukan dari partai.
    Kesempatan juga terbuka luas bagi perempuan untuk duduk di KPU ini, sama luasnya kesempatan bagi laki-laki.

Kebijakan yang memiliki kepekaan gender

Berbagai fakta diatas, sepintas memang menyenangkan karena merupakan perkembangan yang positif dari peran perempuan. Pertanyaanya, apakah keterwakilan perempuan membawa pengaruh pada kebijakan?, karena dengan keterlibatan perempuan di bidang politik, seharusnyalah kalau setiap kebijakan menghadirkan kepekaan gender.

Diharapkan persoalan diskriminasi terhadap perempuan dihilangkan, agar perempuan tidak berada pada posisi subordinat, dibawah dominasi laki-laki.

Tentunya tidak diharapkan, manakala keterwakilan perempuan pada institusi politik, hanya menjadi simbol saja, dan mereka hanya berkiprah pada lapisan atas saja, sementara melupakan untuk turut  serta membuat kebijakan yang ramah gender.

Beberapa contoh kebijakan ramah gender

  • Pemberdayaan perempuan yang dimasukkan dalam perencanaan pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk di dalamnya adalah produk-produk peraturan yang ramah gender, baik peraturan daerah maupun pada skala nasional.
  • Prioritas anggaran baik daerah maupun nasional yang menyentuh pada kepentingan perempuan, karena tanpamprioritas anggaran, kebijakan sebagus apapun, kecil kemungkinan akan berjalan dengan optimal.
  • Melalui kebijakan merancang secara sistimatis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan meliputi aspek kualitas, peran alki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat , berbangsa dan bernegara.

Partisipasi dan peran perempuan dalam politik baru mempunyai arti jika kebijakan yang dirumuskan oleh negara benar-benar memihak pada kepentingan perempuan. Sehingga akan menciptakan kesetaraan dan kehidupan yang lebih egaliter di masyarakat dalam segala aspeknya.(nf)